Rehabilitasi SLB Negeri Sampang Disorot, Publik Pertanyakan Transparansi dan Kualitas Pekerjaan
CAMERAJURNALIS.COM, SAMPANG - Proyek rehabilitasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sampang di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kabupaten Sampang, menjadi sorotan publik. Dana sebesar Rp239 juta yang bersumber dari APBN melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Program yang seharusnya mendukung peningkatan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut kini menuai pertanyaan terkait transparansi dan hasil pelaksanaannya. Bangunan sekolah memang tampak lebih segar dengan cat baru, namun sejumlah pihak menilai masih banyak yang perlu diklarifikasi.
Sekretaris Jenderal Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), BBG, menyampaikan pandangannya bahwa hasil fisik proyek rehabilitasi belum menunjukkan nilai pekerjaan yang mencapai ratusan juta rupiah.
> “Saat kami dari tim GASI turun langsung ke lokasi, tidak terlihat perubahan besar. Hanya atap diganti, plafon baru, lantai keramik, dan cat dinding. Dengan dana Rp239 juta, hasilnya masih terlalu kecil,” ujar BBG, Senin (20/10/2025).
Ia juga menyoroti penggunaan material di lapangan yang dinilai kurang maksimal.
> “Pasir yang digunakan tampaknya kualitas rendah, plafon hanya diganti kayu osok saja. Kami menduga perlu ada penelusuran lebih lanjut agar tidak ada potensi penyimpangan,” tambahnya.
BBG mengungkapkan, sejak proyek tersebut menjadi perhatian publik, pihaknya kesulitan bertemu dengan kepala sekolah SLB Negeri Sampang untuk meminta klarifikasi.
> “Kami sudah datang beberapa kali, namun selalu mendapat informasi bahwa kepala sekolah sedang tidak berada di tempat. Saat dihubungi melalui telepon juga belum mendapat respons,” jelasnya.
Sikap serupa juga dialami sejumlah awak media yang mencoba meminta keterangan langsung. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon maupun kunjungan ke sekolah belum mendapatkan tanggapan.
> “Kami hanya ingin mendengar penjelasan, bukan menghakimi. Tapi kenapa justru sulit ditemui?” ujar salah satu jurnalis lokal.
Proyek yang diharapkan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus, kini menjadi refleksi penting bagi transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di daerah.
> “Kami berharap pihak terkait, baik sekolah maupun dinas, dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat,” tutup BBG.
Tim
