BREAKING NEWS

Kolaborasi Aktivis Lewat KOPI, KOASA dan LASBANDRA Dorong Hukum Independen di Sampang

 

CAMERAJURNALIS.COM, SAMPANG – Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (LASBANDRA) bersama Koalisi Aktivis Sampang (KOASA) menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sampang, Polres Sampang, dan Pengadilan Negeri Sampang dalam menangani perkara hukum secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.


Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum santai bertajuk "Orientasi Sampang ke Depan" yang dikemas dalam format diskusi dan ngopi santai bersama aktivis dan awak media di salah satu kafe di Kabupaten Sampang, Jumat (18 Juli 2025). Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah penegakan hukum di daerah.


Sekretaris Jenderal LASBANDRA, Ach. Rifai, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawali proses penegakan hukum di Sampang agar berjalan sesuai prosedur dan tetap menjaga prinsip keadilan serta profesionalitas.


“Penegakan hukum harus terbebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun agar tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hukum. Kami akan terus menyatukan dan memberikan dukungan moral agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.


Rifai menekankan bahwa independensi aparat penegak hukum menjadi hal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.


Senada dengan itu, Koordinator KOASA, Moh. Hoiri, juga menyoroti pentingnya menjaga integritas lembaga hukum dari segala bentuk intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung.


“Intervensi terhadap proses hukum, dalam bentuk apapun, berpotensi menimbulkan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan tanpa adanya tekanan politik, ekonomi, atau sosial agar hasilnya benar-benar mencerminkan keadilan,” kata Hoiri.


Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi hukum sangat bergantung pada sejauh mana independensi dan objektivitas dapat dijaga. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk menghormati proses hukum dan tidak mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.


Forum ini ditutup dengan komitmen bersama dari peserta diskusi untuk terus mendorong sinergi positif antara masyarakat sipil dan lembaga penegak hukum demi terciptanya tata kelola hukum yang adil, transparan, dan profesional di Kabupaten Sampang.



Tim RJS

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image