CAMERAJURNALIS.COM, - KABUN - Rokan Hulu : Transparansi pengelolaan Dana Desa TA 2024 Desa Kabun, Kab. Rokan Hulu, Riau, mulai dipertanyakan warga dan Tim investigasi awak media. Total anggaran
Rp. 1.269.072.000 yang telah terserap penuh, muncul dugaan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak digunakan secara efektif.
Dari hasil penelusuran Tim investigasi awak media, anggaran Dana Desa tersebut diduga dialokasikan untuk kegiatan yang tidak jelas dan laporannya ke pusat banyak anggaran tidak sesuai dengan fakta dilapangan seperti banyak anggaran nya di mark-up kan. Senin (2/6/2025)
Dugaan penyimpangan ini semakin menjadi perhatian semua pihak, mengingat mayoritas masyarakat Desa Kabun masih berada dalam kategori pra-sejahtera, sebagaimana terlihat dalam data tingkat kesejahteraan kepala keluarga (KK).
Sementara Masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, Anggaran Dana Desa (ADD) yang seharusnya membantu malah terindikasi tidak digunakan dengan transparan. Seperti anggaran mendesak mencapai Rp 62.400.000 Juta Tanpa Kejelasan, seharusnya di sini Kades dapat menguraikan kemana saja anggaran tersebut diperuntukkan.
Seharusnya digunakan untuk bencana alam, wabah, atau kondisi darurat lainnya. Namun, hingga saat ini, tidak ada laporan resmi mengenai kejadian luar biasa yang memerlukan anggaran sebesar itu di Desa Kabun.
Disisi lain banyak item-item pekerjaan yang juga dinilai oleh tim investigasi awak media anggaran nya di mark up kan, yang menonjol yaitu pada item sarana prasarana/ Proyek Infrastruktur.
“Jalan yang diperbaiki cepat rusak. Kualitasnya rendah, padahal anggarannya besar. Jangan-jangan ada pengurangan volume pekerjaan atau mark-up,” ujar seorang warga setempat.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Kabun tahun 2024, berikut rincian anggaran yang patut dipertanyakan transparansinya:
Status Desa: MANDIRI
1 Rp 761.443.200 60.00
2 Rp 507.628.800 40.00
3 Rp 0 0.00
Detail data penyaluran
- Anggaran keadaan mendesak, total : Rp 62.400.000
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Rp 10.000.000
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 10.000.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 3.000.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 1.500.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 4.800.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 4.000.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 9.600.000
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 8.000.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp 126.790.250
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 15.103.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 23.137.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 19.000.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 38.000.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 2.000.000
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 4.000.000
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 65.017.600
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 24.072.000
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 14.000.000
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 30.000.000
Masyarakat Menuntut Audit dan Transparansi
Dengan kondisi desa yang masih didominasi warga pra-sejahtera, penyalahgunaan Dana Desa menjadi kekhawatiran besar. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam profil desa, mayoritas kepala keluarga masih berada dalam kategori pra-sejahtera, sementara alokasi dana yang begitu besar justru tidak memberikan dampak nyata bagi mereka.
“Kalau memang dana ini digunakan dengan benar, tunjukkan buktinya! Jangan sampai ini hanya menjadi proyek fiktif yang menguntungkan segelintir pihak,” tegas warga
Hingga saat ini, Pemerintah Desa Kabun belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2024, media ini pun belum mengkonfirmasi Kepala Desa Kabun yang bernama M. Rafly Ashari, dan akan mengkonfirmasi ulang untuk pemberitaan selanjutnya, agar pemberitaan selanjutnya lebih berimbang dan tidak tendensius.
Namun, desakan dari masyarakat semakin kuat agar inspektorat atau pihak berwenang turun tangan melakukan audit menyeluruh. Warga berharap Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
(Tim*/Red)