Klarifikasi Soal Surat Terbuka Riswandi, Ungkap Kondisi Perusahaan di Ambang Kolaps
0 menit baca
CAMERAJURNALIS.COM, BANTAENG, 18 November 2025 - Situasi internal PT Unity Nickel Alloy Indonesia kembali memanas setelah tersebarnya surat terbuka dari seorang karyawan bernama Riswandi, yang menyuarakan kekecewaan atas dugaan tidak adanya transparansi terkait rencana PHK massal. Menanggapi hal tersebut, Supervisor PT Unity, Carles, akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi penting yang justru menambah panjang daftar persoalan yang menggerogoti perusahaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Carles menegaskan bahwa kondisi ekonomi PT Unity saat ini berada pada titik paling kritis.
"Saat ini PT Unity memang sedang tidak membaik ekonominya. Perusahaan ditutup untuk beberapa bulan,” ujarnya dengan nada tegas.
Tak berhenti di situ, Carles juga menyinggung isu sensitif mengenai pesangon yang disebut hanya dibayarkan 0,5 persen, sebuah angka yang memicu kemarahan di kalangan pekerja. Ia menjelaskan bahwa masalah pesangon sepenuhnya berada di tangan pemilik modal dari Cina.
"Pesangon yang terbayar hanya 0,5 persen karena itu yang bayar pihak Cina, bukan kami atau HRD,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sontak membuat karyawan yang hadir semakin gelisah, terlebih ketika Carles mengungkapkan bahwa jika PT Unity kembali beroperasi, tidak semua karyawan akan dipanggil kembali bekerja.
"Jika nanti PT Unity dibuka kembali, hanya beberapa orang yang saya ajukan untuk dipanggil kembali. Tidak semuanya,” katanya.
Dalam forum itu, seorang karyawan mempertanyakan isu adanya beberapa leader yang dikabarkan tidak terkena PHK. Carles menjawab lugas:
"Kalau itu arahan dari pihak Cina, pemilik perusahaan.”
Lebih mengejutkan lagi, Carles mengungkapkan bahwa dirinya pun ikut menjadi korban PHK, menunjukkan betapa serius dan masifnya kebijakan pemangkasan yang dilakukan perusahaan tersebut.
"Bahkan saya saja di-PHK. Bukan cuma kalian,” ungkapnya.
Menutup klarifikasinya, Carles memberi pesan keras kepada para karyawan agar tidak gegabah menandatangani dokumen PHK apabila pesangon yang ditawarkan dianggap tidak masuk akal.
"Jika 0,5 persen itu tidak masuk akal, maka jangan mau tanda tangan PHK. Itu hak teman-teman masing-masing,” tegasnya.
Situasi ini menandai babak baru krisis internal PT Unity. Para karyawan kini menunggu langkah resmi dari manajemen pusat, sementara tekanan publik terus meningkat untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam proses PHK massal yang sedang berlangsung.
