CAMERAJURNALIS.COM, SINJAI - Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menyatakan dukungan penuh terhadap kehadiran Perhimpunan Agung Lembaga Adat Sulawesi Selatan dan Barat (PALASARA) dalam audiensi resmi yang digelar bersama jajaran Dewan Agung Palasara Sinjai dan DPP Palasara. Kehadiran organisasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelestarian adat dan budaya di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai membuka ruang seluas-luasnya bagi Palasara selama gerakannya tetap sejalan dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan sinergi pembangunan. Ia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Agung Palasara Sinjai untuk menentukan figur Ketua DPW Palasara Kabupaten Sinjai.
“Pemerintah sangat menyambut baik keberadaan Palasara. Kami percaya, selama organisasi ini menjadi mitra dalam pemajuan kebudayaan dan pelestarian adat, maka kolaborasi ini patut didukung,” ujar Hj. Ratnawati Arif.
Sebagai bentuk penerimaan resmi, Bupati Sinjai menerima penyematan PIN kebesaran Palasara oleh jajaran pengurus DPP. Penyematan simbolis ini menjadi penanda bahwa Palasara diterima sebagai mitra resmi dalam urusan kebudayaan di Bumi Panrita Kitta.
Musyawarah untuk menentukan Ketua DPW Palasara Sinjai akan dilakukan oleh unsur lembaga adat dari enam wilayah adat, yakni Manimpahoi, Lamatti, Bulo-Bulo Timur, Bulo-Bulo Barat, Tondong, dan Manipi. Ini menunjukkan komitmen Palasara untuk mengakar secara kultural dan struktural.
Dalam audiensi tersebut, hadir pula tokoh-tokoh adat terkemuka seperti Andi Mappawekke (Aru Manimpahoi) dan Andi Vivien Mappesangka (Aru Kahu) yang mewakili suara-suara asli masyarakat adat Sinjai.
Dari jajaran DPP Palasara, turut hadir H. Mansur Gessa Karaeng Bali (Ketua Harian), Andi Fahri Makkasau (Sekjen), Fitria Tualle (Bendahara Umum), serta pengurus lain seperti Andi Munadir Baso Lewa, Andi Hasan Rasul, Andi Rusli Moenta, Andi Seniwati, Awaluddin Daeng Matutu, dan Andi Awang Mallarangang.
Dengan pertemuan ini, Kabupaten Sinjai tercatat sebagai daerah kelima yang menerima resmi keberadaan Palasara, menyusul Selayar, Bulukumba, Pinrang, dan Wajo. Hal ini menunjukkan antusiasme daerah-daerah dalam merangkul lembaga adat sebagai mitra pembangunan budaya.
Sekretaris Jenderal Palasara, Andi Fahri Makkasau, menegaskan bahwa Palasara tidak membawa agenda politik. “Kami hadir sebagai jembatan sinergi antara kekuatan adat dan pemerintah demi pelestarian nilai budaya dan kemajuan masyarakat,” tegasnya. (*Rz)