CAMERAJURNALIS.COM, BANTAENG, Sulawesi Selatan - Gelombang protes dari masyarakat Kabupaten Bantaeng semakin menguat, menuntut penutupan segera kawasan industri Nikel yang telah beroperasi selama sepuluh bulan terakhir.
Aspirasi ini ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati Bantaeng, menyuarakan kekecewaan mendalam atas dampak keberadaan industri tersebut.
Warga mengungkapkan bahwa janji-janji manis yang disampaikan sebelum pembangunan kawasan industri kini terasa hambar. Mereka mengeluhkan kebisingan yang mengganggu ketenangan hidup sehari-hari serta polusi debu yang berdampak pada kualitas udara dan kesehatan.
Lebih lanjut, masyarakat merasa hak-hak mereka terabaikan. Alih-alih membawa kesejahteraan seperti yang dijanjikan, warga justru merasa terintimidasi. Mereka menuding pihak perusahaan dan aparat kepolisian bertindak represif dan menganggap aksi protes warga sebagai penghalang aktivitas perusahaan.
Ironisnya, narasi tentang kesejahteraan masyarakat Bantaeng yang digaungkan di awal tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan saat ini.
Dalam tuntutannya, masyarakat Bantaeng mendesak para pejabat terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk turun langsung dan meninjau kondisi riil di lapangan.
Mereka berharap dengan melihat dan merasakan langsung dampak negatif keberadaan kawasan industri, para pemangku kebijakan dapat mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Bantaeng secara keseluruhan. Aksi demonstrasi dan seruan penutupan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tuntutan warga dipenuhi.
(**)