Kritik Soal TKD dari Ketua MCS Dinilai Bukan Refleksi Edukasi Publik

 

Sampang, – Pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang yang juga menjabat sebagai Ketua Media Center Sampang (MCS), Fathor Rahman, mengenai penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 menuai tanggapan beragam. Beberapa pihak menilai pandangannya berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik jika tidak disertai penjelasan komprehensif.

Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya Fathor sempat menyampaikan sikap kritis dalam forum Forkopimda di Pendopo Sampang terkait “Penandatanganan Bersama Forkopimda”. Dalam komentarnya mengenai isu pemangkasan TKD, ia menyebut bahwa kondisi tersebut bisa berdampak serius pada pembangunan daerah, termasuk infrastruktur.

Pandangan itu kemudian dikaji oleh pengamat kebijakan publik, Agus Sugito, yang memberikan perspektif berbeda. Ia menilai narasi yang berkembang perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan pesimis di tengah masyarakat.

“Pemangkasan TKD memang realitas fiskal, tapi jangan sampai dibaca sebagai kondisi darurat yang menakut-nakuti publik. Justru ini bisa menjadi momentum bagi kepala daerah untuk menggali potensi lokal secara kreatif,” ujar Agus, Minggu (28/9).

Menurut Agus, penyampaian informasi dari tokoh publik atau pimpinan organisasi profesi sebaiknya disertai data, analisis, dan alternatif solusi agar tidak ditafsirkan secara negatif oleh masyarakat.

“Kalau pandangan disampaikan tanpa opsi dan tanpa data pendukung, yang muncul bisa saja kekhawatiran masyarakat. Fungsi kontrol itu bukan sekadar kritik, tapi juga memberi edukasi agar publik tetap percaya pada kapasitas daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian TKD yang dialihkan ke kementerian/lembaga bisa tetap membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah daerah. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa menjadi langkah strategis.

“Publik perlu mendapat informasi yang berimbang, bukan hanya narasi yang terfokus pada satu sudut pandang. Kalau tidak diimbangi, masyarakat bisa merasa tak punya ruang berpartisipasi,” pungkas Agus Sugito.

Fit