FOMAPAK Aceh Angkat Bicara Terkait Kebijakan Diskriminatif Gubernur Sumatera Utara
0 menit baca
CAMERAJURNALIS.COM, ACEH -
Front Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (FOMAPAK) dengan tegas menolak kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang membatasi penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor ber-STNK luar Sumatera Utara.
Terkait kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang membatasi penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor berpotensi - STNK luar Sumatera Utara. Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (FOMAPAK) dengan tegas menolak kebijakan Gubernur
Ketua FOMAPAK Aceh, Nasruddin, SE angkat bicara, bagi kami, kebijakan tersebut bukan hanya diskriminatif, tetapi juga berpotensi memecah belah persaudaraan antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). STNK adalah produk nasional, bukan produk daerah. Karena itu, dokumen tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian, ujarnya, Minggu (28/09/2025) di Langsa.
Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Sumut jelas kontra-harmoni dan berpotensi menimbulkan gesekan horizontal antar warga. Padahal, pembangunan jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat Indonesia. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk melarang atau membatasi penggunaan jalan berdasarkan asal daerah kendaraan.
FOMAPAK menilai, tindakan Gubernur Sumut telah melewati batas kewenangan dan justru menimbulkan keresahan sosial. Seharusnya seorang pemimpin daerah menyelesaikan masalah secara bijak, jernih, dan komprehensif, bukan dengan kebijakan sepihak yang membenturkan masyarakat.
Untuk itu, FOMAPAK mendesak Kapolda Sumut dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti kebijakan diskriminatif ini serta mengambil langkah hukum terhadap Gubernur Sumut karena kebijakannya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Kami mengingatkan, Indonesia dibangun di atas prinsip kebersamaan dan persatuan. Jangan sampai kebijakan yang salah arah merusak harmoni bangsa.
"Kalau mau hitung hitungan di Aceh cukup banyak angkutan umum maupun mobil pribadi menggunakan plat BK yang beroprasi di Aceh kami tidak pernah protes bahkan Aceh tiap hari memberikan kontribusi pajak export Kopi, CPO, Cangkang Sawit dan Kernel yang berasal dari Aceh dikirem melalui pelabuhan Belawan dan pajaknya masuk ke Sumatra Utara", tegas Nasruddin
(Junaidy)
