CAMERAJURNALIS.COM, MEULABOH. ACEH BARAT – Sebagai bentuk protes terhadap perusahaan tambang batu bara, ribuan warga dari berbagai kecamatan menyatakan kesiapannya untuk turun kejalan dalam aksi unjuk rasa besar- besaran.
Gelombang kemarahan masyarakat Aceh Barat terhadap PT Mifa Bersaudara kian memuncak. Aksi ini disebutkan tinggal menunggu izin dari Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM.
Kemarahan warga dipicu oleh kabar bahwa PT Mifa melaporkan Bupati Aceh Barat ke pihak berwajib, yang dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap upaya Kepala Daerah dalam memperjuangkan transparansi dan pemerataan manfaat pembangunan.
Tarmizi, bersama Wakil Bupati Said Fadheil, selama ini dikenal sebagai pemimpin yang bekerja keras membangun daerah di tengah tekanan anggaran.
Salah satu upaya terobosannya adalah rencana audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat, termasuk pengawasan terhadap penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Namun, langkah ini rupanya memicu ketegangan dengan pihak perusahaan. Isu politik pun mencuat, terutama dugaan bahwa audit CSR oleh Pemkab Aceh Barat mendapat perlawanan dari PT Mifa.
Bahkan, isu pelaporan Bupati oleh perusahaan ini makin memperkeruh suasana. Danpom Komite Peralihan Aceh (KPA) Meulaboh Raya, Hendri, secara tegas menyampaikan peringatan keras kepada pihak PT Mifa.
“Hari ini kami menyampaikan ultimatum kepada PT Mifa untuk segera melakukan tabayun dan berkoordinasi secara baik dengan Bupati selaku pemimpin masyarakat Aceh Barat. Jika tidak, kami bersama masyarakat siap menghentikan seluruh aktivitas perusahaan tersebut,” tegasnya., Jum'at(27/06/2025)
Warga menyuarakan kekecewaan karena kehadiran perusahaan-perusahaan besar di Aceh Barat tidak sepenuhnya membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Banyak yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya bisa dinikmati melalui program CSR dan pemberdayaan lokal.
Situasi saat ini masih terkendali, namun tensi politik dan sosial terus meningkat. Aksi demo besar-besaran dikabarkan hanya tinggal menunggu izin dari pimpinan daerah.
(Junaidy/koranindependen.co)