Diduga Ada Praktik Tidak Transparan, SPBU Parit Padang Sungailiat Dikeluhkan Warga: "Dibilang Habis, Tapi Masih Ada yang Ngisi"

CAMERAJURNALIS.COM, SUNGAILIAT — Sejumlah warga mengeluhkan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, setelah mengalami kejadian yang dinilai janggal pada Jumat (1/11/2025) siang. Seorang pelanggan mengaku dihentikan oleh petugas keamanan (security) SPBU dengan alasan bahan bakar jenis Pertalite sudah habis, namun tak lama kemudian, terlihat kendaraan lain tetap dilayani untuk pengisian BBM.

Menurut keterangan warga yang menjadi saksi, kejadian bermula ketika dirinya hendak mengisi Pertalite di SPBU tersebut. Saat sampai di lokasi, security mengatakan bahwa stok Pertalite habis dan pompa ditutup sementara. Pelanggan pun memutuskan untuk memutar balik arah menuju pusat Kota Sungailiat. Namun, hanya berselang sekitar 10 menit kemudian, SPBU itu kembali beroperasi seperti biasa dan terlihat beberapa kendaraan melakukan pengisian.

Ironisnya, kendaraan yang dilayani diduga merupakan mobil dan motor “pengerit” — istilah yang kerap digunakan warga untuk menyebut pengumpul BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Hal ini memicu kecurigaan publik adanya permainan di balik pengelolaan stok BBM bersubsidi di SPBU tersebut.

“Baru aja tadi dibilang habis, tapi pas saya lewat lagi, saya lihat mobil pengerit sama motor tetap ngisi. Ini kan aneh, seolah masyarakat biasa diabaikan,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya dengan nada kecewa.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan pengawasan di lapangan. SPBU yang seharusnya melayani masyarakat umum, justru dicurigai lebih memprioritaskan pihak tertentu. Padahal, pemerintah telah menetapkan aturan ketat mengenai distribusi dan penjualan bahan bakar subsidi agar tepat sasaran.

Warga berharap pihak Pertamina maupun instansi terkait segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap SPBU Parit Padang Sungailiat. Mereka mendesak agar praktik-praktik yang merugikan masyarakat tersebut diusut secara tuntas dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

“Kami butuh keadilan dan pelayanan yang jujur. Kalau memang habis, ya habis untuk semua. Tapi kalau masih ada, jangan dibeda-bedakan. Ini bukan soal bensin saja, tapi soal kepercayaan,” tambah warga lainnya. 

(Tiem)