Zulfadli, S.Sos.I., M.M., Ajak Rakyat Berpikiran Cerdas: Sistem Politik Saat Ini Sarat Praktik Korupsi Terorganisir

CAMERAJURNALIS.COM, KOTA LANGSA, ACEH – Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Bungong Lam Jaroe (LSM BLJ), Zulfadli, S.Sos.I.MM, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mulai berpikir secara cerdas dan kritis melihat dinamika politik dan pemerintahan yang berjalan saat ini. Ia menyoroti keterkaitan erat antara keberadaan partai politik dengan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

 

Menurut Zulfadli, partai politik pada hakikatnya membutuhkan modal besar untuk menjalankan roda organisasi. Sementara itu, pejabat eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun daerah, sejatinya berperan sebagai "pekerja" partai yang ditugaskan untuk mencari sumber dana bagi partai tersebut. Namun karena keterbatasan akses untuk mengambil uang negara secara langsung, maka dibuatlah berbagai program, proyek, dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintahan.

 

“Uang dari proyek atau kegiatan itulah yang kemudian dipotong secara terstruktur melalui orang-orang kepercayaan mereka, seperti kepala dinas atau kepala kantor, dengan melibatkan pihak ketiga atau rekanan yang juga ditunjuk oleh lingkaran kekuasaan partai itu sendiri. Sehingga pencurian uang negara itu tersusun rapi dan seolah-olah sah,” tegas Zulfadli, di sebuah warung kopi jalan Medan Banda Aceh (Simpang Tugu Lantas) Kota Langsa, Senin (10/08/2026). 

 

Apabila praktik ini terbongkar dan tertangkap aparat penegak hukum, hal itu disebut sebagai tindak pidana korupsi. Zulfadli mendefinisikan korupsi saat ini bukan lagi perbuatan sendirian, melainkan pencurian uang negara secara berjamaah yang melibatkan pemimpin pusat atau daerah, pengelola anggaran, hingga pengguna anggaran di tingkat pelaksana.

 

Motif utamanya pun terang benderang: Untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat masa kampanye, serta untuk membiayai operasional partai politik. Akibatnya, lembaga yang dirugikan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Badan Usaha Milik Gampong/Desa. "Program-program yang dikampanyekan seolah-olah untuk kepentingan rakyat, padahal menjadi sarana untuk mengambil keuntungan pribadi dan kelompok", ujar Zulfadli. 

 

Cara mengetahuinya pun sangat mudah, lanjut Zulfadli. Sebelum sebuah program berjalan, usulan disampaikan ke badan perencanaan, kemudian dibahas di lembaga legislatif. Di sinilah terjadi tawar-menawar proyek, anggaran dimanipulasi, sehingga kualitas dan kuantitas hasil pembangunan menjadi jauh di bawah standar yang seharusnya.

 

Ia menambahkan, hancurnya sendi-sendi negara saat ini juga disebabkan karena masih banyak rakyat yang memanjakan dan menjilat partai politik, termasuk tim sukses dan oknum birokrasi yang membantu pejabat politik untuk merugikan negara.

 

“Selama sistem yang saya sebut sebagai ‘segitiga bermuda’ ini masih berjalan, jangan harap Indonesia akan bangkit menuju kesejahteraan. Sistem ini tak ubahnya seperti zaman penjajahan dulu, di mana ada penjajah dan penguasa lokal yang bekerja sama untuk mengeruk kekayaan negeri. Bagaimana bentuk segitiga bermuda itu? Yaitu adanya eksekutif, legislatif, dan penegak hukum yang saling melindungi dan bekerja sama untuk menjaga keuntungan bersama di atas penderitaan rakyat,” jelas Zulfadli.

“Sebagai penutup, saya selaku pendiri LSM BLJ sekaligus memohon maaf apabila ada ucapan saya yang menyinggung perasaan pihak mana pun. Namun saya ingin menyampaikan dengan jujur, jika ingin Indonesia ini benar-benar maju dan sejahtera, maka partai politik harus dihapuskan. Karena di sistem yang ada sekarang, partai politik adalah wadah yang melahirkan pejabat-pejabat korup, sedangkan biaya untuk menjalankan partai maupun untuk mencalonkan diri menjadi pejabat politik nilainya sangatlah mahal,” pungkanya.

(Junaidy)