Tak Mau Jadi Korban Pembangunan: Warga Buloa Tuntut Pelindo Penuhi Sarana Kebersihan

MAKASSAR – Suara warga pesisir kembali menggema lantang. Warga Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, resmi menuntut perhatian PT Pelindo Terminal Petikemas New Makassar Regional 4 melalui surat bernomor 474/KBL/X/2025, terkait kebutuhan mendesak sarana kebersihan dan sanitasi di wilayah mereka.

Surat itu bukan sekadar formalitas. Ini adalah alarm keras atas kondisi kebersihan yang kian mengkhawatirkan di sekitar kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Aktivitas perdagangan dan logistik yang terus meningkat ternyata tidak diimbangi dengan dukungan memadai terhadap lingkungan sekitar. Dalam surat tersebut, pemerintah kelurahan menegaskan bahwa keterbatasan armada kebersihan telah lama menjadi hambatan serius penanganan sampah dan penyediaan air bersih bagi ribuan warga.

Untuk menjawab situasi tersebut, warga mengajukan bantuan berupa enam unit motor pengangkut sampah roda tiga (Fukuda) serta enam unit tandon air bersih berkapasitas 2.500 liter, yang akan dialokasikan ke enam RW di Kelurahan Buloa. Fasilitas ini dianggap vital untuk memastikan lingkungan tetap bersih, sehat, dan layak huni di tengah geliat industri pelabuhan.

“Ini kebutuhan mendesak, bukan permintaan seremonial. Pelayanan publik tidak boleh lumpuh hanya karena minimnya fasilitas. Kami berharap Pelindo menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat sekitar,” tegas salah satu tokoh warga Buloa saat ditemui.

Warga menilai, sebagai entitas bisnis besar yang beroperasi di jantung pemukiman masyarakat, Pelindo memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut menjamin kualitas lingkungan. Program CSR bukan hanya jargon, tetapi harus hadir nyata di lapangan, terutama di kawasan yang terdampak langsung aktivitas industri pelabuhan.

Tak berhenti di level korporasi, warga Buloa juga mengirim sinyal kuat kepada pemerintah pusat. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait ikut turun tangan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang tinggal tepat di sisi infrastruktur strategis nasional.

“Kami hanya ingin hidup bersih, sehat, dan bermartabat. Semoga pemerintah pusat ikut mendengar dan tidak menutup mata,” ujar seorang warga dengan penuh harap namun bernada tegas.

Permohonan ini menegaskan bahwa kepentingan publik harus menjadi prioritas. Warga Buloa tidak meminta kemewahan—mereka menuntut hak dasar atas lingkungan sehat. Sinergi pemerintah dan perusahaan negara harus nyata, bukan sekadar slogan. Saatnya kepentingan rakyat berdiri paling depan, bukan menjadi catatan pinggir dalam denyut industri besar di pelabuhan.

(**)