Antara Harapan dan Kekecewaan di Kota Langsa — Saat Demokrasi Tak Lagi Melayani Rakyat
CAMERAJURNALIS.COM, KOTA LANGSA, ACEH — "Di setiap pesta demokrasi, baik Pemilu maupun Pilkada, pemandangan yang kerap terlihat di masyarakat Kota Langsa sungguh memprihatinkan.
Pada saat itu rakyat menyambut para calon legislatif maupun eksekutif bukan dengan harapan akan pelayanan yang lebih baik, melainkan berharap mendapat bantuan uang tunai dari para calon", sebut Pemerhati Sosial, Zulfadli, S.Sos.l., MM, di sekretariat Patron simpang tugu lantas, Kota Langsa, Selasa (27/10/2026).
Namun harapan sesaat itu berubah menjadi kekecewaan yang mendalam tatkala mereka sudah terpilih dan duduk di kursi kekuasaan. Praktik jual beli proyek mulai bermunculan, bahkan proyek pembangunan kerap dikuasai secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu. Tidak hanya itu, pemotongan anggaran di berbagai instansi pemerintah juga diduga marak terjadi. Akibatnya roda pemerintahan di daerah justru terhambat oleh tangan-tangan mereka sendiri yang seharusnya menjalaninya dengan amanah.
Beban Gaji yang Belum Seimbang : Masalah keuangan daerah juga menjadi sorotan tajam. Gaji anggota DPRD di tingkat Kabupaten maupun Kota dibayarkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal kondisi keuangan daerah belum memadai untuk menanggung beban tersebut sepenuhnya.
"Di kota-kota kecil seperti Kota Langsa, harga kebutuhan pokok justru terasa sangat mahal karena sebagian besar barang komoditi harus dipasok dari luar daerah maupun dari tingkat provinsi. Biaya pengiriman yang tinggi akhirnya dibebankan kepada konsumen, dan rakyatlah yang semakin terbebani," ungkap Zulfadli lagi.
Sambungnya, kondisi ini membuat daya beli masyarakat semakin lemah dan memutarbalikkan harapan kesejahteraan yang seharusnya dirasakan warga.
Keterbukaan Informasi yang Masih Jauh dari Harapan : Lebih ironis lagi, informasi mengenai pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah selalu tertutup rapat dari akses masyarakat. Warga tidak tahu secara pasti dari mana sumber pendapatan daerah berasal, ke mana anggaran mengalir, dan apa hasil yang telah dicapai. Tanpa transparansi, pengawasan dari masyarakat menjadi sangat terbatas.
Selama Sistem Belum Bersih, Kemajuan Tetap Jauh
Di akhir pernyataannya, Zulfadli menegaskan hal yang penting untuk direnungkan bersama:
"Selama sistem belum benar-benar bersih, siapapun yang memimpin daerah ini, sekalipun berpendidikan setinggi profesor — akan tetap sulit membawa bangsa dan daerah kita ini maju."
Sebagai penutup dikatakannya, pernyataan ini menjadi pengingat bahwa gelar dan kemampuan individu tidak akan berarti maksimal jika sistem di sekitarnya masih sarat kepentingan yang tidak transparan. Perubahan harus dimulai dari perbaikan sistem itu sendiri, dimulai dari proses pemilu yang jujur, pengelolaan keuangan yang terbuka, hingga penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
(Junaidy)
Sumber : Zulfadli, S.Sos.l., MM (Pemerhati Sosial)