Iman Lestariyono Dorong Mahasiswa Kawal Kebijakan Publik, Generasi Muda Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

CAMERAJURNALIS.COM, BANDUNG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, perumusan, hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan. Partisipasi generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Hal tersebut disampaikan Iman Lestariyono saat menjadi narasumber dalam kegiatan audiensi Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Korwil III yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Sabtu (17/10/2026).

Dalam pemaparannya, Iman menegaskan bahwa kebijakan publik, khususnya undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama lembaga legislatif sesuai kewenangannya, membutuhkan kajian yang cermat serta pengawasan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, setiap kebijakan memiliki konsekuensi luas terhadap kehidupan publik, sementara proses perubahan regulasi memerlukan mekanisme dan tahapan yang tidak sederhana.

Menurutnya, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa mempunyai posisi strategis sebagai bagian dari kontrol sosial. Keterlibatan berbagai elemen tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.

“Mahasiswa jangan hanya menjadi objek penerima manfaat kebijakan, tetapi juga harus menjadi subjek yang turut merencanakan, merumuskan, dan mengawal setiap kebijakan,” ujarnya.

Soroti Implementasi Kebijakan dan Kepentingan Masyarakat

Iman mencontohkan sejumlah kebijakan nasional, di antaranya Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dalam implementasinya memunculkan beragam respons di tengah masyarakat.

Berbagai respons tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan agar pelaksanaan regulasi tetap memperhatikan perlindungan pekerja, kepastian hak masyarakat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari proses pembentukannya, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Aspirasi publik harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Akurasi Data Menjadi Tantangan Program Jaminan Kesehatan

Dalam sektor pelayanan kesehatan, Iman turut menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. Kesalahan pendataan, baik exclusion error maupun inclusion error, berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan sosial.

Exclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima.

Menurut Iman, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah agar bantuan dan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung berupaya mempertahankan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC). Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam membantu warga yang memenuhi kriteria kepesertaan, tetapi belum mampu membayar iuran secara mandiri dan tidak memperoleh pembiayaan dari skema pemerintah pusat.

Meski demikian, Iman mengakui bahwa keberlanjutan program pelayanan publik menghadapi tantangan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara cermat, menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pelayanan dasar tanpa mengabaikan kelompok rentan.

Generasi Muda Penentu Arah Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, Iman menegaskan bahwa generasi muda, khususnya Generasi Z dan generasi milenial, memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Besarnya jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan berpikir kritis, literasi kebijakan, dan partisipasi nyata dalam kehidupan demokrasi.

Sebaliknya, bonus demografi dapat menjadi tantangan apabila tidak diiringi dengan pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, serta keterlibatan generasi muda dalam proses pembangunan.

“Menuju 2045 ini kita punya bonus demografi yang signifikan, tetapi ini bisa menjadi bonus positif atau malah bisa jadi permasalahan, karena beban dengan jumlah yang besar. Sehingga saya ajak mereka tidak hanya sebagai objek penerima manfaat, penerima kebijakan, tapi juga turut serta merencanakan, merumuskan dan mengawal setiap kebijakan sebagai subjek, karena karpet merah ke depan ada di mereka semua,” ucapnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengamat atau penerima dampak kebijakan. Generasi muda perlu membekali diri dengan pemahaman terhadap proses legislasi, kemampuan menganalisis persoalan publik, serta keberanian menyampaikan kritik dan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mahasiswa Didorong Menjadi Mitra Kritis Pemerintah

Menutup pemaparannya, Iman mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap persoalan publik dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Aspirasi yang disampaikan secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab dinilai dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah maupun lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pengawalan kebijakan publik, lanjutnya, bukan semata-mata bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif mahasiswa dan generasi muda, kebijakan publik diharapkan tidak hanya menjadi produk administratif atau regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi generasi muda hari ini menjadi salah satu modal penting dalam membangun Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.