Pedagang Kecil di Aceh Timur Keluhkan Persyaratan Administrasi Bantuan UMKM Pemerintah Pusat

CAMERAJURNALIS.COM, ACEH TIMUR — Penyaluran bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari pemerintah pusat di Kabupaten Aceh Timur menuai keluhan. Sejumlah calon penerima yang telah lolos verifikasi tahap pertama mengaku menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses bantuan.

Persyaratan tersebut dinilai memberatkan sebagian pedagang kecil, terutama pemilik kios sederhana yang belum memahami prosedur administrasi usaha. Padahal, bantuan itu diharapkan dapat mendukung permodalan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemudahan akses bantuan bagi pelaku usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan informasi dan pemahaman tentang legalitas usaha.

Persyaratan Pembuatan NIB Menjadi Perhatian

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara umum, sejumlah data yang diperlukan untuk mengurus NIB bagi pelaku usaha perseorangan meliputi:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik usaha.

- Nomor telepon atau WhatsApp aktif.

- Alamat email aktif.

- Data usaha yang diperlukan dalam proses pendaftaran.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak selalu menjadi persyaratan wajib untuk setiap proses pembuatan NIB. Namun, calon penerima bantuan perlu memastikan kembali ketentuan administrasi yang berlaku pada program bantuan yang diikuti.

Bagi pedagang kecil, proses pengurusan dokumen tersebut dapat menjadi kendala apabila tidak disertai informasi yang jelas dan pendampingan langsung. Sebagian pelaku usaha membutuhkan bantuan untuk memahami tahapan pendaftaran, mengisi data usaha, hingga memastikan dokumen yang diserahkan sesuai ketentuan.

Pemerintah Diminta Berikan Pendampingan

Pemerintah dan instansi terkait di Aceh Timur diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai persyaratan resmi bantuan UMKM, termasuk dasar ketentuan administrasi, tahapan verifikasi, serta mekanisme penyalurannya.

Pendampingan kepada pedagang kecil juga dinilai penting agar calon penerima tidak mengalami kebingungan dalam melengkapi dokumen. Jika legalitas usaha menjadi persyaratan program, pemerintah diharapkan memfasilitasi proses pengurusannya agar dapat dijangkau masyarakat dengan mudah.

Bantuan UMKM diharapkan benar-benar menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, kejelasan informasi dan kemudahan akses administrasi menjadi hal penting agar pelaku usaha mikro dapat mengikuti proses bantuan sesuai ketentuan.

(Junaidy)