Maulid Berdarah di Pulo Keunari: Satu Warga Tewas Tertembak, Keterlibatan Aparat Dipertanyakan
CAMERAJURNALIS.COM, PIDIE. ACEH — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, berubah menjadi tragedi berdarah pada Rabu (04/11/2026).
Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka tembak di tengah dugaan pembubaran paksa terkait aksi pengibaran bendera Bulan Bintang.
Berdasarkan rekaman video yang beredar luas di media sosial dan jejaring percakapan warga, situasi di lokasi kejadian tampak mencekam. Sejumlah warga terlihat bersimbah darah, memperkuat dugaan adanya penembakan brutal di tengah kerumunan massa yang menghadiri kegiatan keagamaan tersebut.
Dugaan awal dan kesaksian warga di lokasi, mengarah pada keterlibatan oknum aparat keamanan sebagai pihak yang memicu tembakan. Kendati demikian, hingga siaran pers ini diterbitkan, baik pihak TNI maupun Polri belum memberikan keterangan resmi untuk menjelaskan kronologi secara transparan serta mempertanggungjawabkan insiden maut ini.
Aktivis HAM Aceh sekaligus Penggiat Media Sosial, Razali alias Nyakli Maop kecam keras peristiwa tersebut. Bahwa tindakan penanganan di lapangan telah melampaui batas kemanusiaan dan hukum, dan desak Investigasi Internasional untuk turun.
"Kami meminta lembaga HAM internasional untuk segera menerjunkan tim investigasi ke Aceh. Tindakan berdarah terhadap rakyat ini tidak bisa dibiarkan," tegas Razali alias Nyakli Maop.
Pihaknya menuntut akuntabilitas penuh serta transparansi total atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Redaksi dan elemen sipil terus mendorong konfirmasi resmi dari Pimpinan TNI, Polda Aceh, hingga jajaran pemerintah daerah untuk menuntaskan kasus ini secara adil dan terbuka.
Sementara itu, juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Bang Jack Libya mengecam keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap masyarakat di Pulo Keunari.
Bang Jack menilai tindakan aparat tersebut tidak hanya mencederai nilai-nilai perdamaian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, tetapi juga diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Menurut Bang Jack, TNI tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan kegiatan masyarakat di luar ketentuan yang berlaku, terlebih dengan menggunakan senjata api dalam menghadapi rakyatnya sendiri.
Atas peristiwa tersebut, Bang Jack meminta pimpinan TNI mengambil langkah tegas dengan menindak anggotanya yang diduga melakukan tindakan kekerasan dan bertindak tidak sesuai dengan aturan serta ketentuan hukum yang berlaku.
(Kaperwil Aceh : Junaidy)