Partai Politik & Roda Pemerintahan: Siapa Sebenarnya yang Merusak Pelayanan Rakyat?
Zulfadli menjelaskan bahwa di tingkat pusat, kerusakan sistem pemerintahan didorong oleh kelompok legislatif dan eksekutif, yang kemudian dibantu oleh para menteri. Sementara di daerah, eksekutif berupa kepala daerah mendapat dukungan dari kepala-kepala kantor serta tim anggaran.
"Jadi yang merusak pelayanan roda pemerintahan untuk rakyat adalah eksekutif dan legislatif, dan dibantu oleh orang-orang mereka", cetus Zulfadli, S.Sos.I., MM, Senin(01/09/2026) di sebuah Kafe jalan Ahmad Yani Langsa
Ianya menegaskan adanya perubahan sikap yang sangat mencolok pada para pejabat setelah menjabat, antaranya :
- Sebelum duduk di kursi kekuasaan, mereka berjanji bekerja untuk rakyat.
- Setelah duduk di kursi, mereka justru bekerja untuk partai.
"Ingatlah mereka sebelum duduk bekerja untuk rakyat, tetapi setelah duduk mereka bekerja untuk partai mereka."
Zulfadli juga mengungkapkan mekanisme yang dinilai merugikan rakyat
- Para pejabat naik ke kursi kekuasaan dengan menggunakan uang , baik untuk biaya kampanye maupun dukungan partai.
- Setelah duduk menjabat, prioritas utama adalah mengembalikan modal yang telah dikeluarkan, lalu menyetorkan sebagian keuntungan untuk biaya operasional partai.
Akibatnya, kepentingan rakyat sering kali tergeser oleh kepentingan partai dan keuntungan pribadi.
"Rakyat Indonesia wajib tahu bahwa mereka naik pakai uang, kemudian setelah duduk balikan modal dan setor sebagian untuk biaya partai mereka. Jadi rakyat Indonesia jangan mengharap lahirnya sebuah kesejahteraan dari tangan partai politik."
Pernyataan Zulfadli ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih kritis dan cermat dalam memilih wakil rakyat. Kesejahteraan rakyat tidak akan lahir dari kepentingan partai politik, melainkan dari pejabat yang benar-benar mengabdi, jujur, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Semoga ini menjadi bahan renungan bersama untuk membangun negeri yang lebih baik.
(junaidy)