Berbagai Elemen Masyarakat Aceh Tuntut Penyelidikan Independen Atas Penembakan Warga Sipil
CAMERAJURNALIS.COM, ACEH - Berbagai elemen (unsur) masyarakat Aceh tuntut penyelidikan independen 'aksi kekerasan TNI-AD' di Pidie Acehj yang berujung kematian warga – 'Masalah bendera bulan bintang harus didialogkan, bukan diselesaikan dengan senjata'
Berbagai pihak di Aceh, mulai pelajar, orang tua korban penembakan, kelompok sipil, LSM hingga gubernur, menuntut penyelidikan transparan dan independen terkait kejadian penembakan di Pidie, Aceh, yang membunuh seorang warga sipil dan melukai belasan lainnya.
Mereka juga menilai perbedaan pendapat pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh seputar bendera bulan bintang diselesaikan melalui dialog dan bukan dengan kekerasan.
Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berjanji akan menyelidiki kasus tersebut.
Insiden penembakan ini terjadi setelah pasukan TNI melarang pengibaran bendera bulan bintang oleh sebagian warga di acara Maulud Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu, 04 November 2026.
Keterangan yang dihimpun BBC News Indonesia Menyebutkan, warga tetap mengibarkan bendera bulan bintang di kompleks masjid setempat, yaitu lokasi acara tersebut. Sementara itu, pasukan TNI berkukuh melarangnya dan menuntut agar bendera itu diturunkan. Lalu terjadilah apa yang disebut dalam laporan-laporan media sebagai kericuhan dan bentrokan antara pasukan TNI dan warga setempat.
Informasi yang dihimpun BBC News Indonesia menunjukkan, situasi semakin tidak terkendali, setelah warga melakukan perlawanan dengan pelemparan batu dan TNI menambah pasukan ke lokasi bentrokan.
Di tengah situasi seperti itulah, seorang warga sipil, Abzalul Riza, (20) tahun kemudian tertembak dadanya.
Menurut orang tuanya, dia (Almarhum) bukan warga setempat dan dilaporkan berada di lokasi untuk melihat apa yang terjadi.
Hingga Kamis (05/11/2026) malam, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan kematian itu.
Seorang saksi mata, yang mengutip sumber BBC News Indonesia, menyebut pelaku penembakan adalah anggota TNI. Saksi mata tersebut berada tidak jauh dari peristiwa penembakan, kata sumber tersebut.
Tetapi, keterangan resmi TNI Menyebutkan, sempat mengeluarkan "tembakan peringatan" karena "keselamatan personelnya terancam" setelah perlawanan warga.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Donny Pramono mengatakan, penghentian saat itu menggunakan "munisi hampa" dan kemudian "munisi karet".
Pokoknya, tindakan kekerasan yang dilakukan aparat TNI dalam menyikapi pengibaran bendera bulan bintang di Pidie, dikritik oleh berbagai pihak di Aceh.
Selain menyebabkan satu orang tewas, aksi kekerasan aparat TNI itu membuat belasan warga sipil harus dirawat di rumah sakit setempat karena terluka.
Mulai dari orang tua korban penembakan, pelajar, kelompok sipil, hingga politikus di Aceh menilai apa yang dilakukan pasukan TNI Angkatan Darat di Pidie tidak dapat dibenarkan.
Semestinya perbedaan pendapat tentang bendera bulan bintang diselesaikan melalui dialog dan bukan dengan kekerasan, kata mereka.
Suara-suara dari kelompok sipil kemudian menuntut agar pemerintah membentuk tim independen untuk menyelidikinya secara transparan.
Mereka pun mengingatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah Aceh kembali berdialog untuk menyelesaikan masalah bendera bulan bintang.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga meminta masalah ini diselesaikan melalui proses hukum.
(Junaidy)