GEuBRAK Desak Pemerintah Aceh Tamiang Serius Dalam Penanganan Serta Hadirkan Solusi Konkret
CAMERAJURNALIS.COM, ACEH TAMIANG – Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2026 menjadi peringatan serius bahwa persoalan banjir di daerah tersebut belum ditangani secara menyeluruh. Banjir yang terus berulang tidak boleh hanya dipandang sebagai akibat tingginya curah hujan, tetapi harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), infrastruktur pengendalian banjir, dan kebijakan tata ruang wilayah.
Faudi Aulia Fungsionaris Gerakan Edukasi Transparansi Dan Akuntabilitas Rakyat Anti Korupsi (GEuBRAK) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat ketika banjir terjadi. Pemerintah harus berani melakukan pembenahan mendasar, menghadirkan kebijakan yang terukur, serta memastikan adanya solusi konkret dari kawasan hulu hingga hilir, Sabtu(21/11/2026)
Menurut Faudi Aulia, banjir berulang merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Pemerintah tidak cukup hanya mengerahkan alat berat, menyalurkan bantuan, memperbaiki tanggul yang rusak, kemudian menunggu bencana berikutnya datang. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memperbesar risiko banjir, serta pemerintah kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Aceh, pemerintah pusat dan seluruh lini sektor guna dapat mencari solusi bersama.
Faudi Aulia menilai kondisi kawasan hulu dan tutupan hutan di wilayah daerah aliran Sungai Tamiang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Kawasan hutan memiliki fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan tata air, membantu penyerapan air hujan, mengurangi erosi, serta mengendalikan aliran permukaan.
Apabila terjadi kerusakan tutupan hutan, pembukaan lahan yang tidak terkendali, maupun aktivitas pemanfaatan kawasan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, maka risiko erosi dan sedimentasi sungai dapat terus meningkat.
Oleh karena itu, Faudi Aulia mendesak pemerintah bersama instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk dapat melakukan audit lingkungan terhadap kawasan hulu DAS Tamiang.
Pemerintah harus membuka informasi mengenai kondisi tutupan hutan, aktivitas pembukaan lahan, perizinan pemanfaatan kawasan, serta langkah pengawasan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan.
Jangan sampai kerusakan lingkungan di kawasan hulu menjadi persoalan yang terus diabaikan, sementara masyarakat di wilayah tengah dan hilir harus menanggung dampak banjir berulang, ditambah persoalan pendangkalan Sungai Tamiang menjadi salah satu aspek penting yang harus segera dievaluasi.
Tingginya sedimentasi menyebabkan kapasitas tampung dan aliran sungai berpotensi berkurang. Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, peningkatan debit air dapat memperbesar risiko luapan sungai ke kawasan permukiman dan lahan masyarakat.
Bahkan, Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan bahwa sedimentasi Sungai Tamiang sudah tinggi dan diperlukan normalisasi atau rekonstruksi sungai sebagai salah satu langkah penanganan.
Faudi Aulia mendesak pemerintah agar segera menyusun program normalisasi sungai berdasarkan kajian teknis, pemetaan titik sedimentasi, serta perhitungan kapasitas aliran sungai.
Pengerukan tidak boleh dilakukan sekadar menjadi kegiatan seremonial atau menghabiskan anggaran tanpa hasil yang terukur, Setiap pekerjaan normalisasi harus memiliki perencanaan, target volume pekerjaan, pengawasan kualitas, keterbukaan anggaran, dan evaluasi hasil pekerjaan.
Banjir November 2026 kembali memperlihatkan pentingnya kondisi tanggul sungai dalam melindungi masyarakat.
Sejumlah laporan menyebutkan adanya tanggul yang jebol, mengalami abrasi, serta belum sepenuhnya mampu menahan peningkatan debit air.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan pemeliharaan tanggul harus menjadi prioritas pemerintah, bukan hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi.
Faudi Aulia mempertegas Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh titik tanggul kritis.
Pemerintah harus memastikan:
* Pendataan seluruh tanggul yang rusak, jebol, mengalami abrasi, maupun berpotensi kritis.
* Percepatan pembangunan dan rehabilitasi tanggul permanen berdasarkan kajian teknis.
* Pengawasan kualitas material dan konstruksi.
* Pemeriksaan berkala terhadap tanggul yang telah dibangun.
* Keterbukaan informasi mengenai anggaran dan progres pekerjaan.
Keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan akibat lemahnya perencanaan maupun pengawasan infrastruktur pengendalian banjir.
Disisi Lain Faudi Aulia, juga menyoroti persoalan saluran drainase dan parit lingkungan yang masih menjadi salah satu titik persoalan genangan di kawasan permukiman.
Endapan lumpur, sampah, sedimentasi, serta saluran yang tidak berfungsi maksimal dapat menghambat aliran air hujan menuju saluran pembuangan.
Kondisi tersebut semakin memperbesar risiko genangan ketika curah hujan tinggi bersamaan dengan meningkatnya debit sungai. Pada November 2026 juga memuat keluhan warga mengenai drainase yang belum diperbaiki secara maksimal setelah tertimbun lumpur akibat banjir besar November 2025.
GEuBRAK menegaskan bahwa persoalan drainase tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil. Pemerintah harus melakukan normalisasi parit dan drainase secara menyeluruh, memperbaiki saluran yang rusak, serta memastikan tidak ada penyempitan atau penyumbatan yang menghambat aliran air.
Program pembersihan drainase harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya ketika bencana sudah terjadi.
Persoalan banjir juga harus dilihat dari sisi kebijakan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan.
Pembangunan permukiman, kawasan usaha, maupun aktivitas lainnya harus memperhatikan kondisi geografis, daya dukung lingkungan, kawasan resapan air, dan potensi risiko bencana.
Faudi Aulia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya di kawasan bantaran sungai, dataran rendah, daerah rawan genangan, serta kawasan yang memiliki fungsi lindung dan resapan air.
Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan daerah resapan, mempersempit jalur aliran air, maupun meningkatkan risiko banjir bagi masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran tata ruang, pembangunan yang tidak sesuai ketentuan, atau pemanfaatan kawasan yang memperburuk risiko bencana, maka harus dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai kepentingan pembangunan dan investasi justru mengabaikan keselamatan serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman.
Atas kondisi tersebut, Faudi Aulia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah nyata melalui:
1. Melakukan audit lingkungan dan evaluasi kondisi tutupan hutan di kawasan hulu DAS Tamiang.
2. Mempercepat normalisasi dan penanganan sedimentasi Sungai Tamiang berdasarkan kajian teknis.
3. Melakukan audit menyeluruh terhadap tanggul sungai dan mempercepat pembangunan tanggul permanen pada titik-titik rawan.
4. Melakukan normalisasi seluruh parit, drainase, dan saluran pembuangan air yang tersumbat.
5. Mengevaluasi RTRW serta pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan bantaran sungai.
6. Membuka informasi publik mengenai anggaran, program rehabilitasi, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan progres pekerjaan.
7. Membentuk sistem pemantauan dan peringatan dini banjir dari wilayah hulu hingga hilir.
8. Melakukan koordinasi lintas instansi agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri dan hanya bersifat sementara.
Lanjut Faudi Aulia, bahwa masyarakat Aceh Tamiang berhak mendapatkan perlindungan, kepastian penanganan bencana, dan lingkungan yang aman.
Banjir yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi sebagai kejadian tahunan yang harus diterima begitu saja oleh masyarakat.
Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika air sudah menggenangi rumah warga, tetapi juga sebelum bencana terjadi melalui kebijakan pencegahan, pengawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta penataan ruang yang berpihak pada keselamatan rakyat.
Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar menghadapi banjir, sementara persoalan mendasar seperti kerusakan lingkungan, pendangkalan sungai, tanggul kritis, drainase tersumbat, dan tata ruang belum ditangani secara serius.
(Junaidy)
