Bukan Kaleng-Kaleng, Akhirnya Irfan Cs Laporkan Hakim PN Idi Ke KY
CAMERAJURNALIS.COM, ACEH TIMUR - Terkait persoalan keputusan pengadilan dalam kasus yang menimpa salah seorang warga Aceh Timur dengan dugaan melakukan kejahatan Ilegal loging akhir nya sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Idi dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) oleh kuasa hukum nya. Yaitu M. AP LOW OFFICE.
Dengan surat nomor : 91 SP-ADV.M-AP/XI/2026 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam Perkara
nomor 120/Pid.Sus-LH/2026/PN IdI.yang ditandatangani oleh M. AGUS PRATAMA, S.H, dan IRFAN HUTAGALUNG, S.H., M.H. sebagai konsultan hukum Ilham Maulana.
Dalam surat dituliskan menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya prinsip Berperilaku Adil, Profesional, dan
Berkepastian Hukum, yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2026/PN IdI yaitu:
Mustabsyirah, S.H., M.H. (Ketua Majelis Hakim) Mochamad Bayyoumi Al Kautsar, S.H. (Hakim Anggota Satu) Ichsan Muhammad, S.H. (Hakim Anggota Dua)
"Adapun kronologi yang disampaikan yaitu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pertimbangan Putusan Bertentangan dengan Fakta Persidangan Bahwa pada tangga 19
November 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan atas
perkara Nomor 120/Pid.Sus-LH/2026/PN IdI dengan amar Menyatakan, Terdakwa Ilham
Maulana Bin Samsul Bahri tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa
persetujuan dari pejabat yang berwenang dan dengan sengaja melakukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, sebagaimana dalam dakwaan/Menolak Nota Pembelaan dan Mengabaikan Bukti yang telah di Ajukan Advocat."
" Dalam menyusun pertimbangan hukum (ratio decidendi), Majelis
Hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan yang terungkap secara terang benderang
melalui keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun fakta lapangan, dan justru
membangun konstruksi hukum yang tidak berdasar pada proses pembuktian di
persidangan."
2. Penolakan dan Pengesampingan Alat Bukti Sah yang diajukan Kuasa Hukum Bahwa
untuk membuktikan kebenaran materiil dan legalitas tindakan hukum kami, Penasihat
Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat yang sah dan Relevan di muka Persidangan,
meliputi:
1. Dokumen AJB No, 1474/2013. AJB No.1475/2013.AJB No.1476. AJB NO.1477.
AJB No. 1478. AJB No.1479. AJB No. 1480. AJB No. 1481. AJB No. 1482. AJB
No. 1483. beserta Peta Lahan di Desa Blangtualang, Kecamatan Birem Bayeun,
Kabupaten Aceh Timur.
"
2. PENYAMPAIAN RENCANA TEBANG RLHC HAK ATASTANAH A.N. ILHAM
MAULANA.
3. LHC PETAK KERJA TEBANGAN.
4. Persetujuan Petugas GANISPH Nomor 011124002.
5. PENDAFTARAN SI-PUHH.
6. SK OPRATOR.
7. Bukti Pembayaran PNBP.
8. PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA.
9. BARCOD 28 BATANG KAYU.
10. PERMOHONAN PEMBUKAAN KEMBALI AKSES SIPUHH PHAT ILHAM
MAULANA."
"Namun demikian, Majelis Hakim menolak untuk mempertimbangkan serta
mengesampingkan seluruh alat bukti penting tersebut tanpa disertai argumentasi hukum
yang rasional dan objektif dalam salinan putusannya. Sikap ini mencederai hak pencari
keadilan untuk didengar (audi et alteram partem) dan menunjukkan ketidakberimbangan
dalam menilai pembuktian.
"
3. Ketidak Profesionalan dan Kekeliruan Memahami Regulasi Pemegang Hak Atas Tanah
(PHAT) Bahwa berdasarkan analisis yuridis dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim
menunjukkan kurangnya pemahaman serta ketelitian (lack of professionalism) terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, khususnya mengenai Perizinan
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada Pemegang Hak
Atas Tanah (PHAT)."
4. Majelis Hakim menyamaratakan status pengelolaan hasil hutan di atas tanah hak
(PHAT) dengan kawasan hutan negara tanpa izin, sehingga salah dalam menerapkan pasal dan
regulasi teknis kehutanan yang berlaku. Kelalaian dalam menggali serta memahami
hukum sektoral ini berakibat langsung pada lahirnya putusan yang keliru dan merugikan
hak konstitusional Terdakwa. Permohonan:
Berdasarkan uraian dan bukti-bukti terlampir, saya memohon kepada Komisi Yudisial
Republik Indonesia untuk:
Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti laporan pengaduan ini sesuai dengan
kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011;
• Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memutus
perkara Nomor 120/Pid.Sus-LH/2026/PN IdI;
• Memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Majelis Hakim terlapor, guna
mengklarifikasi pengabaian alat bukti dan fakta persidangan tersebut;
• Merekomendasikan penjatuhan sanksi tegas kepada Mahkamah Agung RI apabila
Majelis Hakim terlapor terbukti melanggar KEPPH."
(Junaidy)
