Categorised Posts

GMTD: Putusan NO PN Makassar Tidak Menetapkan Hadji Kalla sebagai Pemilik Sah Lahan Sengketa

CAMERAJURNALIS.COM, MAKASSAR - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) buka suara soal kabar  Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan mereka atas perkara sengketa lahan seluas sekitar 16 hektare dengan PT Hadji Kalla.

Direktur Utama GMTD Ali Said membantah kabar tersebut. Menurutnya, tidak satu pun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare yang disengketakan.

Yang benar adalah  Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada tanggal 12 November 2026 menyatakan baik gugatan GMTD maupun gugatan PT Hadji Kalla keduanya  tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) atas pertimbangan aspek formil.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sama sekali belum memeriksa pokok sengketa, pengadilan belum menilai semua alat bukti, pengadilan belum mempertimbangkan kekuatan hukum seluruh alat bukti masing-masing pihak baik bukti GMTD maupun bukti pihak Kalla, putusan itu sama sekali tidak  membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

Pengadilan hanya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak alias pihaknya belum lengkap sebab pihak penjual tanah belum diikutsertakan dalam sebagai pihak dalam perkara sehingga pengadilan  belum memeriksa pokok perkaranya. 

Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas," tegasnya.

Oleh karena itu, Ali Said mengatakan pihaknya tak akan mundur dalam mempertahankan tanah yang disengketakan dengan pihak Kalla tersebut.

Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar tersebut dibacakan pada 12 November 2026. Mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, putusan itu dibacakan Kamis (12/11). "Status Putusan: Tidak Dapat Diterima," demikian dikutip dari laman tersebut. (*)
KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image