Istri Tidak Boleh Jadi Saksi: "KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Memperbolehkan lstri Yang Jadi Korban Pemukulan Untuk Menjadi Saksi"

CAMERAJURNALIS.COM, KOTA LANGSA, ACEH - Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 168 - 169 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, pihak yang dilarang atau berhak mengundurkan diri sebagai saksi adalah keluarga sedarah atau suami/istri dari terdakwa. Dalam hal ini, istri adalah korban dari peristiwa sebelumnya, tetapi ia tetap dapat didengar keterangannya sebagai saksi fakta mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi.

Kedudukan Kesaksian: Keterangan istri sangat penting untuk menjelaskan kronologi utuh, namun posisinya di hadapan hukum akan diposisikan sebagai saksi fakta/saksi korban yang melihat atau mengalami peristiwa tersebut.

Sebagaimana persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Langsa, Kamis 12 November 2026, atas kasus pemukulan, penganiayaan atau yang gembar gemborkan sebagai pengeroyokan terhadap, Andri. Dalam persidangan tersebut dihadirkan para saksi untuk diminta keterangan antaranya, M. Nadir, Efendi, dan Anwar Aziz , serta salah seorang saksi adalah istri pelaku, Suzana dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban. 

Menurut keterangan dari istri pelaku (Suzana), adalah korban kata-kata kasar dan pelemparan korsi oleh korban Andri dan terjadilah pemukulan terhadap Andri oleh BR selaku suami. 

Selanjutnya pihak korban, Andri menyoroti atas kehadiran saksi Suzana yang notabene adalah istri pelaku. Padahal istri pelaku adalah korban kekerasan oleh Andri (saksi korban) dan pada saat peristiwa terjadi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), 

Malah dalam narasinya dalam pemberitaan pada salah satu media dengan mengeluarkan statemen, "Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menolak saksi dari istri tersangka"

Selain itu, Andri juga mengatakan pada media online yang sama bahwa saksi yang dihadirkan dianggap memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, serta menilai setiap keterangan saksi harus diuji secara objektif dengan mencocokkan kesaksian di bawah sumpah.

Salah seorang tokoh dan pemerhati Kota Langsa yang tidak bersedia namanya dipublikasikan, mengatakan, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim lebih mengetahui mana yang keterangan palsu atau tidak. 

Bila korban Andri akan melaporkan saksi karena dianggap memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai fakta.

"itu hak dia selaku warga Negara, Negara kita adalah negara hukum kok", ujarnya. 

(Junaidy)