Video viral di medsos, Kepala BPPKAD berikan klarifikasi dan permintaan maaf
CAMERAJURNALIS.COM, SAMPANG, Menanggapi pernyataan saya yang viral di media sosial terkait pembahasan bersama Komisi II DPRD Sampang, saya ingin memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pernyataan saya sebelumnya mengenai "pegawai Non ASN tidak dibutuhkan" tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau mengecilkan peran dan kontribusi para pegawai Non ASN. Maksud saya adalah bahwa saat ini jumlah pegawai Non ASN yang ada relatif besar, dan dalam konteks perencanaan keuangan daerah, hal tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
"Yang saya maksud sebenarnya adalah bahwa kita tidak membutuhkan jumlah Non ASN sebanyak itu, bukan berarti peran mereka tidak penting," ujar saya pada Sabtu (9/8/2025).
Sebagaimana diketahui, adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengangkat pegawai Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tentunya membawa konsekuensi fiskal, terutama bagi daerah dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika seluruh Non ASN diangkat menjadi P3K, maka beban penggajian akan meningkat dan dapat memengaruhi alokasi belanja lainnya.
"Hal ini harus dipertimbangkan dengan sangat cermat, karena sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, mulai tahun 2027 belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD, tidak termasuk tunjangan sertifikasi guru," tambah saya.
Berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Non ASN di Kabupaten Sampang mencapai sekitar 2.300 orang. Bila seluruhnya diangkat dan digaji melalui APBD, maka tentu akan memberi tekanan yang cukup besar pada keuangan daerah.
Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila pernyataan saya sebelumnya menimbulkan keresahan, khususnya bagi para pegawai Non ASN. Saya sangat menghargai dedikasi dan pengabdian mereka selama ini, dan berharap komunikasi ke depan dapat terjalin lebih baik demi kepentingan bersama.
Tim
