KJJT Nilai Karutan Sampang Cederai Keterbukaan Informasi Publik
Sampang, – Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang, Kamesworo, A.Md.IP., SH, MH, menuai kritik setelah mengukur arogan ketika ditentukan soal anggaran makan-minum (mamin) warga binaan.
Sejumlah keluarga mengeluhkan kualitas makanan yang dianggap menurun, mereka menyebut beras yang disajikan kerap apek, dengan lauk seadanya, bahkan terkadang tidak layak dikonsumsi.
Padahal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan anggaran mamin sebesar Rp20.000–25.000 per orang per hari, dengan jumlah penghuni ratusan orang, dana yang dialokasikan setiap bulan mencapai angka signifikan.
Namun, ketika dikonfirmasi, Karutan Sampang justru merespons dengan nada tinggi. "Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak kalau saya di sini masih baru, dan kamu jangan mengada-ada," ujarnya melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (3/9).
Sikap tersebut memicu sorotan kalangan pers, Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) Kabupaten Sampang, BBG, menilai tindakan Karutan tidak etis dan mencederai prinsip keterbukaan informasi publik.
“Seorang Karutan yang membentak jurnalis saat menginformasikan soal anggaran publik jelas melanggar prinsip transparansi. Kalau berani, buka data. Jangan sampai membuat pernyataan preman terhadap wartawan,” kata BBG.
Ia menambahkan, apabila pengelolaan anggaran mamin tidak bermasalah, seharusnya Karutan tidak perlu panik. “Pejabat publik itu digaji dari uang rakyat. Kalau tidak siap diaudit, lebih baik mundur dari jabatan,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi terkait penggunaan anggaran negara. Apalagi Pasal 28F UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Sampang belum memberikan keterangan resmi mengenai anggaran, mekanisme pengadaan, maupun pihak ketiga yang menjadi penyedia mamin, dan alasan membentak wartawan.
Red