Koperasi Mandiri Berharap Atensi Pemerintah dalam Audiensi Bersama Komisi II
0 menit baca
CAMERAJURNALIS.COM, BANDUNG - Komisi II DPRD Kota Bandung menerima Audiensi Koperasi Baraya Bersinergi Sejahtera (BASIS) terkait koperasi mandiri di luar Koperasi Merah Putih, di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah S.S., S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya peran koperasi mandiri yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa. Kendati Koperasi Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi prioritas, namun koperasi mandiri juga perlu mendapat perhatian.
"Kami tetap menekankan bahwa koperasi mandiri juga penting dan harus berjalan. Permasalahan yang dihadapi pelaku UKM menjadi tuntutan yang harus dikoordinasikan," tuturnya.
Ia melihat koperasi-koperasi, termasuk yang telah lama bergulir masih tetap butuh atensi dari pemerintah.
"Pada prinsipnya, program yang dijalankan adalah program pemerintah yang sudah dianggarkan, tapi bukan berarti koperasi di luar Koperasi Merah Putih tidak disentuh. Mereka tetap butuh pendampingan dan pemahaman, terutama dari sisi permodalan," ujarnya.
Terkait dengan persoalan permodalan, Situ menuturkan, ada banyak persoalan seperti upaya efisiensi yang tengah digencarkan oleh pusat. Namun, dewan akan menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat kepada pemangku kepentingan terkait.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, A.Md. Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M., yang mendorong adanya kolaborasi dan koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi bersama.
"Kita cari cara yang win-win solution. Kami sudah coba menjajaki kolaborasi dengan perbankan. Harapannya ini bisa menjadi awal agar pelaku koperasi dan UMKM bisa bangkit tanpa harus terjebak hutang terus-menerus," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung lainnya, Indri Rindani mengingatkan meskipun Koperasi Merah Putih menjadi prioritas nasional, namun implementasi di lapangan masih sering terkendala.
"Permasalahan koperasi merah putih merupakan prioritas Presiden, tetapi juklak dan juknisnya masih terus diperbaharui. Pemerintah pusat dan daerah harus sinkron," katanya.
Ia berharap agar komunikasi antara pemangku kebijakan pusat dan daerah lebih diperkuat, supaya program yang ada bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.
"Ini harus disambut dengan responsif, apalagi kalau UMKM sudah bersuara, tentu kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus memperjuangkan agar kebijakan benar-benar hadir di saat masyarakat membutuhkan," ujarnya.*
