Warga Korban Penggusuran Desak Wali Kota Makassar Copot Camat yang Tebang Pilih dalam Penertiban PKL

CAMERAJURNALIS.COM, MAKASSAR — Gelombang protes masyarakat terkait kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali memanas. Sejumlah warga yang terdampak penggusuran menuntut Wali Kota Makassar agar mengevaluasi hingga mencopot camat-camat yang dinilai melakukan penertiban secara tebang pilih dan tidak adil di lapangan.

Tuntutan itu mencuat setelah Pemerintah Kota Makassar beberapa waktu terakhir menggencarkan operasi penertiban terhadap PKL yang diduga melanggar peraturan daerah. Namun di balik operasi tersebut, publik mulai mempertanyakan konsistensi dan keadilan aparat wilayah dalam menjalankan instruksi pemerintah kota.

Sorotan tajam kini mengarah kepada Camat Ujung Pandang yang diduga melakukan penindakan secara tidak merata. Sejumlah warga menilai masih ada PKL tertentu yang tetap bebas berjualan di area fasilitas umum, trotoar, hingga badan jalan tanpa tindakan tegas, sementara pedagang lain justru digusur tanpa kompromi.

Kondisi tersebut memicu kemarahan masyarakat dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Dalam sejumlah unggahan yang beredar, netizen mempertanyakan komitmen aparat kecamatan dalam menegakkan aturan secara adil tanpa diskriminasi.

“Kalau memang aturan ditegakkan, maka semua harus ditertibkan tanpa pandang bulu. Jangan hanya pedagang kecil tertentu yang ditindak, sementara yang lain dibiarkan,” ujar salah seorang warga terdampak penggusuran.

Masyarakat juga menilai dugaan praktik tebang pilih dalam penertiban berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap program penataan kota yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Warga meminta Wali Kota tidak menutup mata terhadap keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain menuntut evaluasi menyeluruh, warga mendesak agar pejabat wilayah yang dianggap tidak profesional dan tidak menjalankan instruksi secara objektif segera dicopot dari jabatannya. Mereka menilai penegakan aturan harus dilakukan secara transparan, humanis, dan berkeadilan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun konflik di lapangan.

Hingga kini, polemik dugaan penertiban tebang pilih tersebut masih menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat Kota Makassar.