Gadjah Puteh Surati Polres Langsa Minta Temuan BPK di RSUD Diusut

Cemerajurnalis.com KOTA LANGSA.ACEH - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gadjah Puteh menyatakan akan segera menyurati Polres Langsa untuk meminta aparat kepolisian menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh terkait kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kota Langsa.

Direktur Eksekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly, menilai temuan tersebut perlu ditelaah secara serius karena menyangkut penggunaan anggaran publik dan tata kelola keuangan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, Rabu (08/07/2026) di Sekretariat LSM Gadjah Puteh Jalan Ahmad Yani Langsa. 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Aceh, ditemukan adanya kelebihan pembayaran pada belanja makanan dan minuman pelayanan kesehatan BLUD RSUD Kota Langsa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp376,4 juta.

Temuan itu disebut terkait pelaksanaan kerja sama dengan penyedia. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK mencatat nilai pembayaran sebesar Rp1,486 miliar, sementara nilai yang seharusnya dibayarkan sesuai standar harga satuan hanya sebesar Rp1,109 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih atau kelebihan pembayaran sebesar Rp376,4 juta.

Sayed mengatakan, pihaknya mendorong Polres Langsa untuk melakukan penelaahan dan pendalaman terhadap temuan tersebut, termasuk memeriksa proses perencanaan, penetapan harga, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban pembayaran.

“Kami akan menyurati Polres Langsa agar temuan BPK ini tidak berhenti hanya pada rekomendasi pengembalian. Harus ditelusuri apakah ada unsur kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan melawan hukum dalam proses belanja makan minum di RSUD Kota Langsa,” ujar Sayed. 

Menurutnya, pengembalian kelebihan pembayaran memang penting sebagai langkah pemulihan keuangan, namun tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk memastikan apakah dalam prosesnya terdapat pelanggaran hukum.

“Uang yang digunakan adalah uang publik. Apalagi ini berada pada sektor layanan kesehatan. Maka transparansi dan akuntabilitas harus benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Gadjah Puteh juga meminta manajemen BLUD RSUD Kota Langsa bersikap terbuka terhadap hasil pemeriksaan BPK serta kooperatif apabila nantinya aparat penegak hukum melakukan klarifikasi atau pengumpulan bahan keterangan.

Sayed menambahkan, Polres Langsa diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami percaya Polres Langsa dapat menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangan. Gadjah Puteh akan mengawal proses ini sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tutup Sayed.

 (Junaidy)